Selamat datang di website Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
Selamat datang di website Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
Senin - Jumat 08.00 - 16.00
Address
Jl. Jenderal Sudirman No. 15
Kamis, 18 Januari 2024 Bappeda Ketapang menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2025.Bertempat di Ballroom Hotel Grand Zuri Ketapang. Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Ketapang Bapak Martin Rantan,SH,M.Sos dan dihadiri oleh Wakil Bupati Ketapang, Sekda Ketapang, Staf Ahli Bupati,Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah, Camat dan undangan dari instansi vertikal lainnya.
Dalam arahannya Bupati Ketapang menyampaikan Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Ketapang akan melaksanakan beberapa Proyeks Strategis Daerah, diantaranya :
1.Peningkatan Jalan Pelang-Sungai Kepuluk.
2.Peningakatan Jalan Sungai Kepuluk-Batu Tajam.
3.Lanjutan Pembangunan Jembatan Pawan VI.
4.Lanjutan Pembangunan Jembatan Rangka Baja Periangan.
5.Lanjutan Pembangunan Jembatan Karab.
6.Pembangunan Jembatan Sungai Tapah.
7.Peningkatan Jalan Tanjung-Periangan.
8.Peningkatan Jalan Sei Awan Kiri-Tanjungpura.
9.Peningkatan Jalan Tanjungpura-Tanah Merah.
10.Peningkatan Jalan Sumber Periangan-Tanjung Medan.
11.Peningakatan Jalan Sandai-Tanjung Medan.
12.Pembangunan GOR Indoor.
13.Pembangunan Lapangan Tembak.
14.Pembangunan Kompi Brimob dan Pembangunan Sport Center.
Pelaksanaaan proyek strategis daerah membutuhkan keterlibatan aktif dari jajaran ASN Kabupaten Ketapang dalam mensukseskan dan menginformasikannya kepada Masyarakat. Bupati Ketapang juga menekankan untuk mengakomodir Perencanaan dan penganggaran pada 3 OPD baru hasil pemisahan dari 3 OPD lama (Dinas Koperasi,UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perumahan Rakyat,Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB) dalam RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2025. Perencanaan ini penting untuk diakomodir agar OPD baru tersebut bisa optimal dalam melaksanakan pelayanan publik kemasyarakat. Adapun perubahan nama OPD yang direncanakan dari pemisahan ketiga OPD lama tersebut adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan, Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Selanjutnya acara Forum Konsultasi Publik dilanjutkan dengan sesi Pemaparan dan Diskusi dengan Narasumber Kepala Bappeda Ketapang Bapak Harto,SE,M.Si dan Moderator Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Drs.Maryadi. Dalam paparannya Kaban Bappeda menjelaskan tentang dasar hukum pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2025 diantaranya, Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Permendagri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Adapun tujuan dari diselenggarakan Forum Konsultasi Publik untuk mendapatkan masukan saran dari seluruh stakeholder sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD dan akan menjadi rancangan akhir yang kemudian ditetapkan oleh Bupati melalui Peraturan Bupati (Perbup.
Kaban Bappeda juga menjelaskan beberapai capaian IKU Kabupaten Ketapang yang melebihi capaian tahun 2022 diantaranya: Tingkat Pengangguran Terbuka 6,51 (Tahun 2023) dari sebelumnya 6,71 Tahun 2022, Tingkat Kemiskinan 9,25 Tahun 2023 dari sebelumnya 9,39 Tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia 68,68 Tahun 2023 dari sebelumnya 67,92 pada tahun 2022, Indeks Desa Membangun 0,76 Tahun 2023 dari sebelumnya 0,73 pada tahun 2022, Nilai Sakip 63,77 Tahun 2023 dari sebelumnya 62, 74 tahun 2022, Indeks Kepuasan Masyarakat 87,14 Tahun 2023 dari sebelumnya 85,25, tahun 2022 dan Indeks SPBE 3,0 (Baik) dari sebelumnya 1,91 (Cukup) tahun 2022. Kenaikan capaian IKU menunjukkan keberhasilan kinerja Pemerintah Kabupaten Ketapang.
Tema RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2025 adalah “Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan Dalam Upaya Penguatan Perekonomian Daerah” dengan 5 fokus Pembangunan sebagai berikut :
1.Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosia.
2.Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur Dasar.
3.Memperkuat Produktivitas Tenaga Kerja dan Pengembangan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah
4.Mewujudkan Pemenuhan Infrastruktur Penunjang Lingkungan Hidup dan Kebencanaan
5.Memperkuat Tata Kelola Pemerintah.
Setelah sesi pemaparan dari Kepala Bappeda, Moderator memimpin pelaksanaan diskusi dengan memberikan kesempatan kepada beserta untuk menyampaikan saran dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2025. Selain penyampaian saran dan masukan secara lisan peserta juga diarahkan moderator untuk menyampaikan secara tertulis dimana panitia sudah menyediakan kertas dan pulpen pada meja masing-masing peserta. Didalam kertas tersebut juga disediakan barcode yang bisa discan peserta untuk penyampaian saran dan masukan melalui google form. Acara Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2025 diakhiri dengan penandatanganan BA oleh perwakilan OPD dan instansi vertikal yang hadir. (SR)
2022 - 2024 ©Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah